• Home
  • Advertorial
  • Konsultasi ke Dishub Riau, Komisi II DPRD Meranti Jemput Masukan Pembangunan Daerah
Sabtu, 03 Oktober 2020 18:07:00

Konsultasi ke Dishub Riau, Komisi II DPRD Meranti Jemput Masukan Pembangunan Daerah

BAGIKAN:
foto : Istimewa
Wakil Ketua DPRD Kepulauan Meranti Iskandar Budiman didampingi Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Taufiek dan jajarannya saat menyambangi Dinas Perhubungan Provinsi Riau.

PEKANBARU, PESISIRONE.COM - Dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di kepulauan meranti komisi II DPRD Kepulauan Meranti lakukan upaya konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Jum'at (2/10/20).

Hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua DPRD Meranti Iskandar Budiman SE, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepulauan Meranti Taufiek dan Anggota Dedi Yuhara, Basiran SE MM, Pandaumaan Siregar SP dan Muhammad Syafi'i.

Kehadiran Komisi II disambut oleh Kepala Bidang Angkutan Darat Indrasyarkowie dan Kepala UPT Wilayah II Dinas Perhubungan Provinsi Riau Andre Kurniawan.

Iskandar Budiman SE menyampaikan kunjungan pihaknya ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan koneksi antar wilayah di Meranti baik antar pulau maupun dari dan menuju kepulauan Meranti.

Sebagaimana diketahui bahwa Meranti adalah kabupaten terdiri banyak banyak pulau. Tentunya hal ini membutuhkan sistem tata kelola perhubungan darat dan air yang baik agar pelayanan kepada masyarakat bisa maksimal.

"Untuk itu kami disini melakukan konsultasi ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mendapatkan masukkan-masukan dan info program-program untuk Meranti sesuai lingkup kewenangan Dinas Perhubungan Prov Riau," ujar Iskandar.

Ia meminta beberapa saran dan masukan sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dishub Provinsi Riau, diantaranya soal bagaimana upaya yang bisa dilakukan agar pelabuhan yang dikelola Pelindo di Meranti hasilnya juga bisa dijadikan sebagai masukan keuangan daerah.

Kemudian berharap Dishub Provinsi dapat menata kembali sistem kelola pungutan (biaya pas pelabuhan dan porter) di pelabuhan yang saat ini dirasakan masyarakat meranti cukup memberatkan. Dan jika diperbolehkan Dishub dapat menambah operasional armada dari dan menuju meranti yang kini hanya beroperasi satu armada setiap harinya.

"Dengan begitu apa masukan dan upaya yang sebaiknya dilakukan Pemkab dalam mengelola pelabuhan dan angkutan antar pulau yang selama ini belum terkelola dengan baik. Baik itu dari sisi keselamatan, pelayanan dan tarif," terang dia.

Menanggapi hal itu, Kepala UPT wilayah III Dishub Provinsi Riau Andre Kurniawan menjelaskan terkait tata kelola angkutan dalam kabupaten akan menjadi kewenagan kabupaten melalui Dinas Perhubungan. Untuk mengatur dan mengelola perhubungan dalam kabupaten sebaiknya dibuat aturan seperti Perda, Pergub, dan SK Bupati.

Namun soal adanya pungutan yang memberatkan bagi masyarakat, pihaknya akan menindaklanjuti secepat mungkin untuk diproses pengambil alihan tata kelola pelabuhan Tanjung Buton dari Pemkab Siak.

"Setelah itu kami akan menyusun SOP sebaik mungkin sesuai masukan komisi II agar masyarakat terlayani dengan baik," kata Andre Kurniawan.

Dia juga memberikan kabar gembira untuk masyarakat meranti bahwa KM Roro Berembang akan kembali beroperasi dengan melayani rute Alai, Insit, Pecah Buyung, Kampung Balak dan Sei Selari (Menjelang Pelabuhan Tanjung Buton Selesai).

Operasional Roro tersebut akan dimulai setelah surat-surat operasional yang kemarin sudah mati dapat selesai diurus kembali. Jika tidak ada kendala administrasi tersebut selesai dalam satu bulan mendatang.

"Pada bulan Desember akan ada penyerahan pengelolaan pelabuhan Roro Insit, Alai dan Tanjung Motong dari Kemenhub ke Pemkab Meranti," tambahnya.

"Ada banyak program dan anggaran untuk Meranti terutama di anggaran Pusat. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi dalam meraih kesempatan ini," tutup Kepala Kepala UPT wilayah III Dishub Provinsi Riau.(adv)

  komentar Pembaca
Copyright © 2012 - 2020 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.