Rabu, 14 Oktober 2020 16:19:00

Sikapi Deklarasi KAMI, Ketua PCNU Meranti : Jangan Terlalu Dimarakkan

BAGIKAN:
foto : Istimewa
Ketua PCNU Kepulauan Meranti Ramlan Abdullah.

MERANTI, PESISIRONE.COM - Deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendapat berbagai reaksi oleh sejumlah pihak. Hal itu menjadi sorotan publik karena dimotori oleh mantan jenderal purnawirawan TNI dan beberapa tokoh nasional.

Menyikapi hal itu, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kepulauan Meranti Ramlan Abdullah mengatakan isu gerakan KAMI tumbuh dimana bangsa sedang menghadapi musibah wabah COVID-19. Jika di marakkan hingga ke kalangan terbawah pun tentu nantinya akan berdampak tidak baik atau mengganggu stabilitas nasional.

"Saya rasa gerakan ini jangan terlalu dimarakkan atau dilakukan dalam kondisi bangsa yang sedang menghadapi musibah, khusus Kepulauan Meranti. Karena emosional masyarakat tinggi saat pandemi ini. Jadi kurang baik mengadakan gerakan deklarasi yang sifatnya merongrong atau mengganggu kestabilitasan nasional," jelas Ramlan, Rabu (14/10).

Ia berharap kesadaran para tokoh bangsa ini agar isu nasional itu jangan sampai membuat masyarakat ikut-ikutan karena ada niatan politik di belakangnya. Lebih baik dikatakannya nanti jika pada waktunya ada kontestasi dalam momen politik agar langsung bertarung saja.

"Jadi artinya masyarakat di tingkat bawah itu seperti dipanasi dengan isu yang berpotensi memprovokasi anak bangsa. Saya minta jangan ada kehendak orang perorangan atau per kelompok yang merusak tatanan bangsa ini atau ketertiban nasional," ungkapnya.

Sebagai garda terdepan mulai dari berdiri sampai sekarang ini, menurutnya NU masih setia dengan NKRI. Seharusnya perlu menjaga hubungan baik bersama TNI dan Polri untuk menjaga ketertiban nasional.

"Gerakan yang memancing dan membangkitkan semangat yang tidak elok untuk persatuan dan kesatuan bangsa ini  Untuk itu kami berharap pada pimpinan nasional hentikan semua kegiatan yang memancing emosional masyarakat," pintanya.

Jika perlu lakukan sesuatu kalau ada yang memprotes atas kebijakan yang tidak sesuai atau ditemukan sesuatu hal yang membahayakan bangsa ini sebaiknya di rembukkan terlebih dahulu dengan pemimpin bangsa.

"Kalau misalnya ada isu parpol atau paham komunis, rakyat juga berhak menghentikan itu dengan cara yang baik. Karena isu-isu semacam itu bisa membuat masyarakat kita terprovokasi," tambah Ramlan lagi.

Tak hanya itu, apabila deklarasi tersebut dilakukan di Provinsi Riau, maka akan berpotensi mengganggu kenyamanan dan kentraman masyarakat Riau yang selama ini yang dikenal sebagai masyarakat yang tentram dan damai.

"Saya berharap aparat penegak hukum TNI dan Polri terus melakukan upaya antisipasi gerakan itu dengan melibatkan masyarakat, tokoh agama, ormas, dan orang yang memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, serta harus bertindak tegas apabila menyalahi aturan-aturan terutama dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, pungkas Ramlan.(***)

  komentar Pembaca
Copyright © 2012 - 2020 Online Terkini & Bermartabat. All Rights Reserved.